Peranan Uang dalam Perekonomian

PENGANTAR EKONOMI

Peranan Uang dalam Perekonomian

OLEH

NURFAIQAH YUNUS

A31115032

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2015

PENDAHULUAN

Mempelajari ilmu ekonomi termasuk teori moneter, tidak bisa di lakukan dengan tergesa-gesa. Harus selangkah demi selangkah dan pada setiap langkah tersebut aspek-aspek yang diterangkan perlulah di pahami dengan baik. Untuk memahami teori moneter, kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang uang yang dimana posisi uang sangat penting dalam perekonomian.

Anda tentu telah mengetahui bahwa perkembangan perekonomian pada awalnya menggunakan sistem barter (pertukaran barang), kemudian perekonomian dengan uang, perekonomian dengan kredit, dan era paling terkini yaitu perekonomian dengan menggunakan uang elektronik (e-money). Namun demikian, keadaan di Indonesia sampai saat ini masih dominan menggunakan uang dalam pertukaran sehari-hari.

1. Sejarah Uang

Zaman dahulu kehidupan manusia masih sangat sederhana , pada masa itu masih belum ada uang. Karena kehidupan masih sangat sederhana manusia memenuhi kebutuhan hanya dengan bercocok tanam, berburu dan berternak. Agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi manusia umumnya tidak melakukan pembelian melainkan dengan melakukan barter. Ada yang bertukar hasil bumi dengan hasil buruan maupun kebutuhan lainnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman sistem barter mulai ditinggalkan karena banyak merugikan serta kurang praktis. Akhirnya manusia mulai menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar, seperti garam, kulit kerang, manik-manik, tembaga, dan benda-benda lainnya.

Pada abad ke-17 M sejarah uang pun berubah dan semakin berkembang. Alat tukar yang digunakan pun mulai menggunakan logam. Adapun logam-logam yang digunakan adalah emas dan perak. Semenjak saat itu pertukaran semakin mudah dengan menggunakan uang. Seiring berjalannya waktu  penggunaan uang logam dari emas dan perak mulai digantikan dengan uang kertas.

2. Definisi Uang

Uang merupakan suatu benda yang diakui masyarakat/Negara sebagai perantara dalam melakukan pertukaran barang. Selain itu dapat disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar dalam perekonomian.

3. Jenis Uang Dalam Perekonomian

1. Berdasarkan bahan pembuatnya

• Uang logam
• Uang kertas

1. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan

• Uang kartal yaitu mata uang logam dan kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. Uang kartal sering disebut sebagai uang yang sah, artinya masyarakat harus menerima apabila memperoleh pembayaran dengan uang kartal.
• Uang giral yaitu dana yang disimpan pada bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan bagai alat pembayaran dengan perantara cek atau giro/bilyet, uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan dianggap tidak sah artinya masyarakat tidak harus menerima dan boleh menolak jika dalam transaksi dibayar dengan uang giral.

1. Berdasarkan nilai

• Uang bernilai penuh (full bodied money)

Uang bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahan pembuatnya (nilai instrinsik) nya sama dengan nilai nominalnya.

• Uang bernilai tidak penuh (token money)

Uang bernilai tidak penuh yaitu uang yang nilai bahan pembuatnya lebih kecil dari nilai nominalnya.

3. Nilai Uang

1. Nilai intrinsik

Nilai intrinsik lebih menekankan kepada sisi bahan dasar pembuatan uang. Nilai intrinsik uang merupakan nilai uang berdasarkan pada bahan yang digunakan untuk membuat mata uang itu.

1. Nilai nominal

Nilai nominal adalah nilai uang yang tertulis pada setiap mata uang.

1. Nilai riil

Nilai riil didasarkan pada kemampuan daya beli uang terhadap barang dan jasa. Pengertian nilai riil yaitu kemampuan uang untuk ditukarkan dengan sejumlah barang dan jasa. Jadi nilai riil erat kaitannya dengan uang sebagai alat tukar. Berdasarkan daya belinya uang dibedakan atas 2 macam nilai internal dan eksternal.

• Nilai internal, yaitu kemampuan uang untuk membeli barang dalam suatu Negara. Nilai internal uang adalah daya beli uang untuk dipertukarkan dengan barang-barang di dalam negeri.
• Nilai eksternal, yaitu kemampuan uang untuk ditukarkan dengan mata uang asing, nilai eksternal lebih dikenal dengan nilai kurs.

4. Fungsi Uang

Dalam kegiatan perekonomian, fungsi uang ada 2 macam, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

1. Fungsi asli uang

• Sebagai alat tukar-menukar

Kita dapat menukar apapun dengan uang, kita dapat memenuhi segala kebutuhan dengan cara menukarkan uang yang kita miliki dengan barang-barang atau jasa yang dibutuhkan.

• Uang sebagai alat satuan hitung

Fungsi ini dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan nilai suatu barang. Di Indonesia, rupiah diakui sebagai dasar pengukuran nilai suatu barang dan jasa yang diperujalbelikan di pasar.

1. Fungsi turunan uang

• Sebagai alat pembayaran

Uang dapat digunakan untuk melunasi berbagai bentuk utang terhadap pihak lain, dalam hal ini fungsi uang dilakukan dengan cara penyerahan uang kepada pihak lain tanpa diimbangi dengan penerimaan barang lain.

• Uang sebagai alat penimbun kekayaan

Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih fleksibel daripada dalam bentuk barang, keuntungan apabila menyimpan kekayaan dalam bentuk uang yaitu apabila mendadak terjadi sesuatu maka dapat segera dipenuhi, karena sifat uang yang likuid.

• Uang sebagai alat pemindah kekayaan

Uang dapat berfungsi untuk memindahkan kekayaan dari daerah satu ke daerah yang lain. Seperti menjual rumah yang ada di desa untuk membeli rumah yang ada di kota.

• Uang sebagai alat pembentuk modal dan pendorong kegiatan ekonomi

Arus peredaran uang dalam kegiatan ekonomi dapat dikatakan sebagai acuan bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha. Semakin cepat arus peredaran uang yang diikuti dengan meningkatnya kegiatan produksi akan membawa kemajuan bagi perekonomian bangsa. Modal usaha dalam bentuk uang dapat diinvestasikan untuk mendirikan perusahaan atau badan-badan usaha.

.

5. Peranan Uang Dalam Perekonomian

Peranan uang dalam perekonomian yaitu:

1. Memudahkan pertukaran barang dan jasa.

Sesuai Dengan fungsi uang yang telah diuraikan di atas, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan uang untuk memperlancar kegiatan ekonominya baik berupa kegiatan produksi, investasi maupun konsumsi. Sebagaimana diketahui, dalam setiap kegiatan ekonomi selalu terdapat dua macam aliran, yaitu aliran barang dan aliran uang atau dana. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan produksi, untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan membutuhkan input, misalnya berupa bahan baku dan tenaga kerja. Dalam proses tersebut perusahaan akan membeli bahan baku dan menyewa tenaga (keahlian) dari masyarakat sehingga akan terjadi aliran barang dan jasa berupa bahan baku dan tenaga kerja dari masyarakat. Pada saat yang sama juga terjadi aliran uang dari perusahaan untuk pembayaran bahan baku yang di beli tersebut. Aliran uang keluar tersebut bagi perusahaan akan menjadi pos biaya, sementara bagi masyarakat, aliran uang masuk tersebut merupakan pos pendapatan.

Semua aspek kehidupan manusia dalam peradaban modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang.

Abraham H. Maslow dalam teori Motivasinya mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik manusia tidak lain adalah berupa barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut, cara yang paling mudah adalah dengan memiliki sesuatu yang disebut uang. Karena uang adalah sesuatu benda yang diterima dan digunakan secara umum sebagai alat untuk memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Sehingga secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kebutuhan yang paling “mendasar” dalam perekonomian dan kehidupan sosialnya adalah uang.

1. Mempersingkat waktu dan usaha yang di perlukan untuk melakukan perdagangan.

Dalam sejarahnya, peranan dan fungsi uang telah berkembang secara pesat, tanpa mengenal batas, ras, bangsa dan negara sehingga uang telah ikut memberikan andil yang penting dalam proses perkembangan peradaban manusia secara global. Uang memang benda mati, namun ternyata ia bisa mengendalikan hidup manusia. Ini bisa terjadi jika manusia lupa akan fungsi dan peran uang yang sesungguhnya. Dengan uang yang notabene adalah benda mati napas hidup perekonomian suatu negara dapat terlihat. Dengan uang manusia bisa membeli rasa aman, bersosialisasi, dihargai dan dihormati. Dengan uang manusia dapat mengaktualisasikan dirinya.

Salah satu penemuan yang paling menakjubkan dalam sejarah peradaban manusia adalah uang.Tidak perlu diperdebatkan apakah uang merupakan penemuan ilmiah atau bukan. Satu hal yang pasti adalah bahwa dengan ditemukannya uang, hidup manusia menjadi lebih mudah di banding dengan masa sebelum di temukannya uang. Dengan adanya uang, transaksi yang di lakukan oleh manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak perlu dibatasi lagi oleh dimensi waktu.Dewasa ini uang sebagai institusi ekonomi dan komoditas mempunyai peranan penting dalam perekonomian.

6. Permintaan uang

Salah satu teori yang berkaitan dengan permintaan uang dikemukakan oleh Keynes. Teorinya mengatakan bahwa hasrat atau motif seseorang untuk memiliki uang tunai didorong oleh 3 motif, yaitu untuk bertransaksi, berjaga-jaga dan spekulasi.

1. Motif transaksi

Seseorang memiliki uang tunai karena untuk mempermudah dalam membiayai konsumsi sehari-hari. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat keinginan mengonsumsi dari masyarakat.

1. Motif berjaga-jaga

Seseorang perlu memiliki uang tunai yang dipegang atau disimpan karena untuk membiayai keadaan darurat, misalnya ketika ada kondisi yang sifatnya mendadak.

1. Motif spekulasi

Motif spekulasi dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya yaitu seseorang memiliki uang supaya dapat membeli surat berharga ketika harganya murah atau rendah dengan berdasarkan ramalan harganya akan naik dikemudian hari. Dari perbedaan harga itulah kelak orang tersebut akan memperoleh keuntungan (berupa capital gain atau dividen).

7. Penawaran uang

Pengertian penawaran uang tidak lepas dari pengertian uang dalam peredaran dan uang beredar. Uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral yang berupa uang logam maupun uang kertas. Adapun uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian termasuk didalamnya jumlah mata uang  dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum.

Dalam konsep penawaran uang, jumlahnya dipengaruhi oleh penguasa moneter. Meskipun demikian masyarakat juga dapat memengaruhi tingkat penawaran uang melalui perilakunya dalam menentukan jenis atau bentuk kekayaan yang diinginkan. Bank sentral sebagai lembaga pemegang toritas moneter memiliki wewenang untuk menciptakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Konsep penawaran uang lebih ditekankan pada usaha bank sentral  untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang yang beredar di masyarakat agar lebih efisien.

REFERENSI

Brigita, Grazia. [Internet]. Tersedia:

http://graziabrigita.blogspot.co.id/2013/10/peran-uang-dalam-perekonomian.html. Diposkan Oktober 2013.

Nabha, Nengah. [Internet]. Tersedia:

http://akuntansismkn1negara.blogspot.co.id/2013/08/fungsi-dan-peranan-uang-dalam.html. Diposkan Agustus 2013 pukul 04.46.

SUPRIYANTO. (2012). Ekonomi UNTUK KELAS X SMA/MA. Sidoarjo:

Masmedia.

Yosi, Fariska. [Internet]. Tersedia:

http://fariskayosi.blogspot.co.id/2015/01/peranan-uang-dalam-transaksi.html. Diposkan Januari 2015.

Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

PENGANTAR EKONOMI
Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

OLEH
NURFAIQAH YUNUS
A31115032

UNIVERSITAS HASANUDDIN
2015

PENGANTAR

Pada umumnya tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak memerlukan pemerintah dalam mengatur perekonomian, bahkan sekalipun itu Negara yang kapitalis. Berdasarkan pengamatan tidak ada satupun Negara yang menganut system ekonomi kapitalis murni, sehingga dalam perekonomiannya tetap ada pemerintah yang ikut mengatur perekonomian Negara tersebut, terlebih lagi jika suatu Negara tertentu menganut ideologi komunisme yang mengartikan bahwa semua jalannya perekonomian suatu Negara dipegang oleh Negara dalam hal ini pemerintah.
Zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang mengalami perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya penemu-penemu baru serta semakin terbukanya perekonomian antar Negara. Hal itu menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan sehingga peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. Dengan demikian dalam sistem perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
1. Peran alokasi
2. Peran distribusi
3. Peran stabilisasi

A. 3 PERANAN PEMERINTAH dalam PEREKONOMIAN

1. Peranan Alokasi
Peranan alokasi pemerintah yang dimaksud di sini adalah dalam hal penyediaan barang-barang publik atau barang-barang umum. Dalam perekonomian jenis barang terbagi menjadi 2 yaitu barang swasta dan barang Negara. Barang swasta ialah barang yang di produksi, disediakan dan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dan umunya dinikmati oleh individu-individu tertentu yang membutuhkan barang tersebut seperti pulpen, buku, barang-barang pokok dsb. Sedangkan barang Negara ialah barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta dan tidak di dapatkan dalam system pasar, serta digunakan sekaligus langsung oleh banyak orang seperti listrik, jembatan, jalan, dan bangunan infrasrtuktur lainnya.
Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Contohnya dalam kegiatan pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan.

2. Peranan Distribusi
Peranan distribusi ini merupakan peranan pemerintah sebagai distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah bagi pemerintah dalam menjalankan peranan ini, karena distribusi ini berkaitan erat dengan dengan masalah keadilan. Sedangkan masalah keadilan sudah terlalu kompleks, sebab keadilan ini merupakan satu masalah yang bisa ditinjau dari berbagai presepsi, bahkan masalah keadilan ini juga tergantung dari pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri, karena keadilan itu merupakan masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan ini memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat.
Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan pajak progresif, yaitu membebankan pajak yang relatif lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih kecil bagi orang miskin, disertai subsidi bagi golongan miskin. Secara tidak langsung, bisa melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah, misalnya: pembangunan perumahan tipe sederhana (RS) dan tipe sangat sederhana (RSS) yang lebih banyak porsinya dibanding rumah mewah, untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi untuk pupuk petani, dan lain sebagainya.
Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan factor-faktor produksi, permintaan dan penawaran factor produksi, system warisan, dan kepemampuan memperoleh pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan tergantung dari hukum yang berlaku.
Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi harus dipisahkan dari masalah keadilan, atau arti kata lain, masalah keadilan dan masalah efisiensi merupakan kebalikan.
Distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan. Efisiensi adalah objek ekonomi namun keadilan merupakan objek politik. Efisiensi terjadi apabila perubahan tidak memperburuk keadaan golongan lain namun ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali bila yang terkena pengaruh memperoleh kompensasi. Dengan demikian pemerintah harus mengambil kebijaksanaan untuk membantu mereka yang menghadapi ketidakadilan ini dengan (progresif), memberikan subsidi yang dananya diambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu.
Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing.

3. Prinsip Stabilisasi
Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan full employment dan menghindari inflasi maupun deflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian, seperti: terjadi deflasi, inflasi, penurunan permintaan/penawaran suatu barang yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah yang lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dll.
Permasalahannya sekarang ialah bagaimana menyelaraskan seluruh kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil, serta stabilitas ekonomi. Demikian juga halnya kebijaksanaan dibidang-bidang lain. Oleh karenanya dituntut kebijaksanaan yang betul-betul seimbang dari pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
a) kebijakan Fiskal
kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran Negara. Sumber-sumber penerimaan Negara berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan pinjaman dari luar negeri. Sedangkan pengeluaran pemerintah terbagi menjadi 2 yaitu pengeluaran pusat dan transfer ke daerah. Dengan kebijakan ini pemerintah dapat mengatur besar kecilnya penerimaan dan pengeluaran Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agrerat dalam perekonomian. Instrument utama kebijakan fiskal adalah Tax = pajak dan Government Expenditure = pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terbagi 2:
1) Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan ini diterapkan apabila negara sedang terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi sehingga pemerintah akan memperbesar pengeluaran untuk mensubsidi rakyat kecil atau mengurangi tingkat pajak.
2) Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan ini diterapkan apabila tingkat pengangguran Negara rendah atau mencapai kesempatan kerja yang tinggi dan sedang menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi tingkat pengeluaran dan menaikkan tingkat pajak.

b) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mengatur tentang jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berdasarkan UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada pasal 1 menyebutkan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga. Kebijakan moneter juga bersifat ekspansif dan kontraktif.
1) Kebijakan Moneter Kontraktif
Kebijakan ini diterapkan Bank Sentral apabila ingin menurunkan tingkat inflasi sehingga pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau lebih dikenal dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
2) Kebijakan Moneter Ekspansif
Kebijakan ini diterapkan Bank Sentral apabila ingin mempercepat roda perekonomian dengan cara menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau yang lebih dikenal dengan kebijakan uang longgar (easy money policy).

Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Operasi pasar terbuka (open market operation)
Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.
Selain ketiga instrumen yang bersifat kuantitatif tersebut, pemerintah dapat melakukan himbauan moral (moral suasion). Misalnya untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat, Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia memberi saran supaya perbankan mengurangi pemberian kredit ke masyarakat atau ke sektor-sektor tersebut.
c) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan perdagangan luar negeri adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ini terbagi menjadi 2 macam:
1) Kebijakan pengembangan ekspor
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor. Contoh kebijakan ini antara lain pembebasan dan keringanan pajak ekspor, serta penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir.
2) Kebijakan Impor
Tujuan kebijakan impor adalah untuk melindungi industri di dalam negeri ari persaingan barang-barang impor. Kebijakan impor terdiri atas kebijakan proteksi dan kebijakan substitusi impor.
• Kebijakan proteksi = kebijakan ini dapat berupa tarif maupun nontarif. Contoh kebijakan bukan tariff ialah kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping.
• Kebijakan substitusi impor = tujuannya adalah untuk menghemat devisa dengan cara memproduksi sendiri barang-barang yang awalnya akan diimpor.

d) Kebijakan Penetapan Harga
Kebijakan ini merupakan kebijakan dalam menetukan harga-harga pada tingkat tertentu terhadap komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Contohnya seperti harga Sembilan bahan pokok, barang-barang strategis (semen dan pupuk), tariff dasar listrik, atau beberapa jenis BBM. Kebijakan ini terbagi atas 2:

1) Kebijakan Harga Terendah (Floor Price)
Pemerintah melakukan kebijakan ini untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Kebijakan ini menimbulkan akibat yaitu harga di pasar tidak boleh lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
2) Kebijakan Harga Tertinggi (Ceilling Price)
Pemerintah melakukan kebijakan ini untuk melindungi konsumen sehingga melalui kebijakan inilah pemerintah kemudian menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi). Hal ini dilakukan jika harga pasar dianggap terlalu tinggi dan di luar batas daya beli masyarakat. Oleh karenanya penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. ALASAN PERLUNYA PEMERINTAH dalam MENGATUR PEREKONOMIAN
Ada beberapa alasan perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut:
1. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat pemerintah. Hukum memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi, untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
2. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure), seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan.
Selain itu, peran penting negara lainnya secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari dampak eksternalitas, khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya, mekanisme pasar (sektor swasta) tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah, tetapi mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan pabrik, akan semakin banyak penduduk yang menderita akibat polusi limbah pabrik tersebut.

REFERENSI

Alfiati, Ria. [Internet]. Tersedia:
http://riaalfiati.blogspot.sg/2011/01/fungsi-pemerintah-tentang-alokasi.html. Diposkan Januari 2011 pukul 02.26.

Arifin, Imamul. [internet]. Tersedia:
http://irpantips4u.blogspot.sg/2012/11/peran-dan-fungsi-pemerintah-di-bidang.html. Diposkan November 2012.

Devi, Ratu. [Internet]. Tersedia:
http://www.kompasiana.com/ratudevi/peranan-pemerintah-dalam perekonomian_550ea7e5a33311ae2dba81bb 24. Diposkan Maret 2012 pukul 18:46:08

Dhika, Acintya. [Internet]. Tersedia:
https://27acintya08dhika95.wordpress.com/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/.

SUPRIYANTO. (2012). Ekonomi UNTUK KELAS X SMA/MA. Sidoarjo:
Masmedia.